HIKMAHBUDHI – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia

Munir, bagi sebagian (besar) masyarakat Indonesia, adalah sebuah suara keberanian di tengah kebungkaman massal atas penindasan hak-hak asasi manusia. Itulah Munir sebagai figur publik, yang diakui sebagai seorang tokoh nasional, bahkan internasional, di bidang pembelaan HAM. Buku ini mengisahkan sisi-sisi Munir di ranah privat, yang jarang diketahui umum. Lewat penelusuran informasi unik dari keluarga, istri, dan sahabat-sahabat, pengarang menampilkan Munir apa adanya. Bagaimana peran ayah-ibu, kakak-kakak, lingkungan, sekolah, guru, istri, anak-anak, dan sahabat-sahabatnya dalam membentuk kepribadian Munir.

Pada peringatan 60 tahun Hak Asasi Manusia (HAM), sudah selayaknya kita semua sebagai umat manusia menengok ke sekeliling kita. Apakah benar, hak yang diakui sebagai hak paling hakiki bagi setiap orang telah benar-benar dilindungi? ataukah masih banyak saudara-saudara kita yang dirampas hak-hak dasarnya tersebut?  Burma dengan rezim militer yang sangat kejam telah merampas hak untuk hidup, rasa aman dan kebebasan jutaan rakyat Burma.

Berikut ini adalah surat terbuka dari Burma Partnership kepada seluruh Menlu ASEAN untuk menyadari bahwa berbagai masalah sosial telah menyebar dan meningkat serta tidak akan terjadi perkembangan apapun di Burma hingga ada tekanan internasional yang cukup kuat. Burma sebagai bagian dari ASEAN membutuhkan bantuan nyata dari negara-negara sekawasan, untuk mengembalikan kemerdekaan rakyat Burma dari kesewenang-wenangan junta militer. Suratnya sebagai berikut:

Perlakuan diskriminatif adalah bentuk kesewenang-wenangan yang tidak mendasar, karena sebagai sesama manusia tidak ada alasan untuk memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara berbeda. Kebhinekaan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, bukan untuk dipelihara sebagai sumber konflik.

Pembodohan oleh penjajah Belanda dengan membagi kaulanya menjadi 3 golongan demi politik devide et impera-nya sudah tidak layak diteruskan oleh siapapun. Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Pansus RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Murdaya Poo, akhirnya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis disahkan. Berikut adalah UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial. Selain melakukan aksi-aksi, FPR juga menggelar diskusi-diskusi yang mengulas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dalam politiknya, FPR berpegang pada prinsip kebebasan dalam inisiatif dan kemandirian dalam politik.